Kebijakan ekspor pasir laut kembali menjadi sorotan publik dan menimbulkan pro kontra di masyarakat.
Penolakan dari sejumlah pihak semakin menguat, mencuatkan berbagai kekhawatiran terkait dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.
Dalam konteks ini, penting untuk menggali lebih dalam implikasi dari kebijakan yang diambil pemerintah.
Isi Kebijakan Terkait Ekspor Pasir Laut dan Tanggapan DPR RI
Polemik mengenai kebijakan ekspor pasir laut ini mencuat setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 yang mengatur kembali izin untuk ekspor pasir laut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan ini tidak hanya memicu ketidakpuasan di kalangan anggota DPR, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat yang merasakan dampak langsung dari eksploitasi sumber daya alam.
Rieke Diah Pitaloka, sebagai anggota Komisi VI DPR RI, secara eksplisit menolak kebijakan tersebut dan menekankan bahwa PP ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Kelautan.
Sebagai respons terhadap kebijakan ini, Pitaloka mengungkapkan bahwa terdapat tujuh lokasi yang telah ditargetkan untuk pengerukan pasir laut, termasuk daerah-daerah yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Lokasi-lokasi seperti Demak, Surabaya, Cirebon, Indramayu, Karawang, dan beberapa pulau di Kepulauan Riau sangat penting karena memiliki ekosistem yang rentan.
Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan lokasi tidak didasarkan pada kajian mendalam mengenai dampak lingkungan dan sosial, melainkan lebih kepada kepentingan bisnis yang berpotensi merugikan masyarakat lokal.
Rieke juga mempertanyakan apakah pemerintah sudah melakukan analisis yang memadai mengenai risiko-risiko yang mungkin timbul akibat kebijakan ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, eksploitasi pasir laut telah menjadi isu yang semakin kompleks, di mana kepentingan ekonomi sering kali mengesampingkan dampak lingkungan.
Pasir laut bukan hanya sekadar bahan baku untuk pembangunan, tetapi juga merupakan bagian penting dari ekosistem laut yang harus dijaga keberlanjutannya.
Pengerukan pasir secara berlebihan dapat mengakibatkan erosi pantai, kerusakan habitat laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Mengingat hal ini, sikap Rieke yang menolak kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak.
Desakan untuk Evaluasi Menyeluruh
Dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi, Rieke Diah Pitaloka menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekspor pasir laut ini.
Dia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Tindakan eksploitasi besar-besaran terhadap pasir laut berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas, termasuk sedimentasi, kerusakan ekosistem laut, dan penurunan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut.
Lebih lanjut, Pitaloka menggarisbawahi pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.
Dia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik adalah hal yang krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan pihak mana pun.
Rieke juga menyatakan keprihatinan tentang sejumlah peraturan menteri yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari PP tersebut, yang semakin memperkuat dugaan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan bisnis tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat.
Implikasi dari kebijakan ekspor pasir laut ini tidak hanya berfokus pada kerugian ekonomi, tetapi juga mencakup dampak sosial yang signifikan.
Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pengerukan pasir sering kali mengalami perubahan pada lingkungan hidup mereka, yang dapat mengganggu mata pencaharian mereka.
Misalnya, nelayan tradisional mungkin akan kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang memadai akibat kerusakan habitat laut.
Dengan demikian, kebijakan ini dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang sudah rentan, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
Sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, desakan untuk menghentikan kebijakan ekspor pasir laut ini sangatlah penting.
Pihak pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan ini, serta melibatkan masyarakat dalam diskusi dan pengambilan keputusan.
Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat memastikan bahwa sumber daya alamnya dikelola dengan baik dan berkelanjutan demi masa depan generasi mendatang.
Keputusan yang tepat dan berlandaskan pada kajian yang mendalam akan sangat membantu dalam menciptakan kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pihak.***
Ikuti berita terkini dari Redaksiku di Google News atau Whatsapp Channels
