Ketidakakuratan nilai tukar Rupiah yang tampil di mesin pencari Google baru-baru ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk anggota DPR RI.
Hal ini menjadi masalah besar karena informasi yang salah berpotensi menyesatkan masyarakat dan pelaku usaha.
Penyajian data ekonomi yang akurat sangat penting, terutama dalam hal nilai tukar Rupiah, karena kesalahan sekecil apapun bisa mengganggu kestabilan ekonomi negara.
Tanggapan DPR RI Soal Ketidakakuratan Nilai Tukar Rupiah
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengungkapkan kekhawatirannya terkait ketidakakuratan informasi nilai tukar Rupiah yang tampil dalam hasil pencarian Google Search.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketidakakuratan ini berpotensi menyesatkan masyarakat serta pelaku usaha, yang dapat berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Sukamta menegaskan bahwa informasi ekonomi yang tidak akurat bisa memengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan masyarakat.
“Kesalahan seperti ini bukan hanya masalah teknis, tetapi bisa memicu kepanikan pasar, mengganggu kebijakan ekonomi pemerintah, dan memengaruhi keputusan investor,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada Parlementaria pada Minggu, 2 Februari 2025.
Sebagai politisi dari Fraksi PKS, Sukamta mempertanyakan apakah ketidakakuratan ini murni disebabkan oleh kesalahan teknis atau apakah ada motif tertentu di baliknya.
“Apakah Google mulai berpolitik? Apakah ini bagian dari dinamika global yang kita saksikan sebelumnya, seperti peran George Soros dalam krisis ekonomi Asia tahun 1998?” tanya Sukamta.
Sukamta mengingatkan bahwa perusahaan teknologi besar, seperti Google, memiliki pengaruh besar terhadap persepsi publik dan kestabilan ekonomi suatu negara, terutama dalam hal penyajian informasi ekonomi yang sensitif.
Oleh karena itu, ia mendesak Google untuk lebih transparan mengenai sumber data yang digunakan, agar tidak ada kepentingan tertentu yang memengaruhi penyajian informasi.
“Google harus jelas mengenai dari mana mereka mendapatkan data nilai tukar ini. Jangan sampai ada kepentingan yang dapat merugikan perekonomian negara,” tambah Sukamta, yang juga merupakan doktor lulusan universitas di Inggris.
Sukamta mengusulkan agar Google bekerja sama dengan lembaga-lembaga resmi di Indonesia, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, untuk memastikan akurasi dan kredibilitas data yang disajikan.
Menurutnya, ini akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi yang dapat dipercaya dan tidak menyesatkan.
“Masyarakat harus terbiasa memverifikasi informasi dari sumber resmi, seperti Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan,” kata Sukamta.
Dia juga mengimbau agar pemerintah lebih aktif mengawasi penyebaran informasi ekonomi di platform digital untuk menghindari potensi penyebaran data yang dapat merugikan perekonomian Indonesia.
Selain itu, Sukamta mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan tidak langsung mempercayai data yang ditemukan di mesin pencari seperti Google.
“Masyarakat perlu memverifikasi informasi yang ditemukan di mesin pencari dengan sumber yang sah dan terpercaya,” tambahnya.
Hal ini juga menjadi pengingat akan pentingnya kedaulatan digital, di mana Sukamta mengingatkan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada platform teknologi asing untuk informasi yang strategis.
“Saatnya Indonesia memperkuat sistem informasi ekonomi nasional yang lebih independen dan terpercaya,” pungkas Sukamta.
Tantangan dalam Menjaga Keamanan Informasi Ekonomi Digital
Kasus ketidakakuratan nilai tukar Rupiah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pengelolaan informasi yang lebih teratur dan transparan.
Dalam hal ini, pemerintah perlu berperan lebih aktif untuk mengawasi penyebaran informasi ekonomi di dunia maya, agar tidak ada informasi yang bisa menyesatkan masyarakat.
Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data nilai tukar Rupiah yang disajikan kepada publik benar-benar valid.
Masyarakat juga diimbau untuk lebih kritis dalam menerima informasi terkait nilai tukar Rupiah yang beredar di mesin pencari.
Dalam banyak kasus, data yang ditampilkan secara online tidak selalu akurat dan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, verifikasi informasi ke sumber resmi seperti Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan menjadi langkah yang sangat penting dalam menjaga ketepatan data.
Secara keseluruhan, kejadian ini menyoroti perlunya verifikasi yang lebih ketat terhadap informasi yang beredar di dunia maya, terutama yang berkaitan dengan nilai tukar Rupiah dan data ekonomi lainnya. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk memverifikasi informasi ke sumber resmi.
Di sisi lain, Google dan platform teknologi lainnya harus meningkatkan transparansi terkait sumber data mereka, agar tidak ada informasi yang bisa merugikan perekonomian nasional. (*)
Ikuti berita terkini dari Redaksiku di Google News atau Whatsapp Channels
