Dampak Pemangkasan Anggaran Kementerian PU 2025: Infrastruktur Terhambat?

Anggaran Kementerian PU 2025 juga terkena pemangkasan, ini dia dampaknya.

Pemerintah Indonesia melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap anggaran Kementerian PU (Pekerjaan Umum) pada tahun 2025.

Dari alokasi awal sebesar Rp110,95 triliun, anggaran tersebut dikurangi menjadi Rp29,57 triliun.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa anggaran yang tersisa sebesar Rp29,57 triliun tersebut harus dibagi ke dalam 10 unit kerja di kementeriannya.

Beberapa di antaranya adalah Ditjen Sumber Daya Air (SDA) yang mendapat Rp10,7 triliun, Ditjen Bina Marga Rp12,48 triliun dan Ditjen Cipta Karya Rp3,77 triliun.

Selain itu, terdapat alokasi anggaran untuk Ditjen Prasarana Strategis sebesar Rp1,15 triliun serta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebesar Rp283,18 miliar.

Proyek Infrastruktur yang Terdampak

Pemangkasan anggaran sebesar Rp81,38 triliun menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan berbagai proyek infrastruktur penting.

Beberapa sektor yang paling terdampak antara lain:

1. Sektor Sumber Daya Air (Rp27,72 Triliun Dipangkas)

• Pembangunan 14 bendungan dan 1 bangunan pengarah rukoh terhambat.
• Revitalisasi danau serta pembangunan jaringan irigasi seluas 38.550 hektare tertunda.
• Pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,25 meter kubik per detik dikurangi.
• Pengendalian banjir sepanjang 19 km serta pengamanan pantai sepanjang 4,5 km terhambat.
• Operasional infrastruktur dan program P3TGAI di 12.000 lokasi mengalami kendala.

2. Sektor Bina Marga (Rp24,83 Triliun Dipangkas)

• Pembangunan jalan baru hanya 57 km dari target yang lebih besar.
• Peningkatan kapasitas jalan hanya 1.102 km.
• Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter terdampak.
• Flyover dan underpass yang direncanakan hanya akan dibangun sepanjang 94 meter.
• Pembangunan jalan tol hanya 7,36 km dari target semula.
• Preservasi rutin jalan sepanjang 47.603 km dan jembatan 563.402 meter tidak dapat dilakukan.

3. Sektor Cipta Karya (Rp7,75 Triliun Dipangkas)

• Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) hanya 40 liter per detik.
• Pembangunan pengelolaan air limbah hanya mencakup 10.240 keluarga.
• Pembangunan fasilitas sanitasi (Sanimas) hanya mencakup 1.400 lokasi.
• Program Pisew hanya dapat dilaksanakan di 900 lokasi.
• Pembangunan gedung pemerintah hanya 9 unit.

4. Sektor Prasarana Strategis (Rp20,69 Triliun Dipangkas)

• Rehabilitasi dan renovasi sekolah serta madrasah hanya mencakup 11.334 unit.
• Renovasi pasar hanya mencakup 2 unit.
• Pembangunan prasarana olahraga terbatas pada 3 unit.
• Pembangunan prasarana umum lainnya hanya 4 unit.

Perubahan Pola Kerja Kementerian PU

Untuk menyesuaikan dengan anggaran yang terbatas, Kementerian PU menerapkan 10 langkah efisiensi, di antaranya:

1. Pembatalan proyek fisik baru yang belum berjalan.
2. Penghentian pembelian alat baru.
3. Penggunaan dana tanggap darurat secara selektif.
4. Pembatasan perjalanan dinas.
5. Pengurangan penggunaan kertas dan alat tulis kantor (paperless office).
6. Penghapusan kegiatan seremonial yang tidak mendesak.
7. Pembatalan rapat dan seminar luring.
8. Pengurangan anggaran kehumasan yang tidak prioritas.
9. Efisiensi belanja operasional.
10. Pengurangan belanja non-operasional.

Dampak Pemangkasan bagi Masyarakat dan Infrastruktur Nasional

Pemangkasan ini tentu berdampak luas, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang berperan vital dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Jalan, jembatan, sistem irigasi, serta penyediaan air bersih yang semula direncanakan kini mengalami keterbatasan realisasi.

Hal ini berpotensi memperlambat konektivitas antarwilayah, menghambat sektor pertanian akibat irigasi yang terbatas, serta menurunkan kualitas layanan publik di berbagai sektor.

Meski demikian, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya mencari tambahan anggaran guna mengurangi dampak negatif dari kebijakan efisiensi ini.

Langkah-langkah seperti pengoptimalan sumber pendanaan alternatif dan kerja sama dengan sektor swasta menjadi salah satu strategi yang tengah dipertimbangkan.

Efisiensi anggaran Kementerian tersebut sebesar Rp81,38 triliun membawa dampak besar bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.

Dengan berbagai proyek yang tertunda atau dibatalkan, pemerintah perlu mencari solusi agar pertumbuhan infrastruktur tidak mengalami stagnasi.

Diharapkan, langkah efisiensi ini tetap diimbangi dengan strategi yang dapat mempertahankan pembangunan demi kepentingan masyarakat luas.

Ikuti berita terkini dari Redaksiku di Google News atau Whatsapp Channels