Selain itu, transparansi dalam kontrak kerja sama antara pemerintah dan produsen pupuk harus ditingkatkan agar tidak ada pihak yang dapat dengan mudah melakukan manipulasi terhadap kandungan pupuk.
Regulasi yang lebih ketat juga perlu diterapkan untuk memastikan bahwa semua produk pupuk yang beredar di pasaran memiliki kualitas yang sesuai dengan standar pertanian nasional.
Kasus penyelewengan pupuk di Jawa Timur bukan hanya merugikan petani, tetapi juga berdampak luas terhadap sektor pertanian di Indonesia. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan kasus seperti ini tidak terulang kembali di masa depan.***
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ikuti berita terkini dari Redaksiku di Google News atau Whatsapp Channels
Halaman : 1 2