Agus mengatakan penerapan ERP harus dibarengi dengan kebijakan lain, seperti kenaikan tarif parkir, kenaikan pajak kendaraan bermotor dan pengintegrasian angkutan umum.
“Tidak bisa sendiri, itu hanya ERP, harus parkir, harus finansial, harus dengan orang lain dan konektivitas angkutan umum dari first mile sampai last mile. Harus bagus, kalau ERP tidak jalan," kata Agus saat dikonfirmasi Assumption.co, Rabu (18/1/2022).
Agus menilai jalan bebas hambatan bukan satu-satunya alasan banyaknya kendaraan di ibu kota. Memang, biaya parkir yang rendah dan pajak kendaraan yang rendah telah berkontribusi pada peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang tiba di DKI sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. “Kalau ERP diperbaiki, lalu orang tidak punya angkutan umum ke sana, lalu parkir masih murah, terus kenapa?
Menurut Agus, sistem ERP bisa diterapkan, asalkan Pemprov DKI juga memiliki kebijakan lain untuk menekan tingginya penggunaan kendaraan pribadi di ibu kota.
“Parkirnya mahal, kalau bisa Rp 100.000 per jam jadi orang tidak bawa mobil, jadi semua stasiun besar ada parkir dan wahananya,” ujarnya.
Pemerintah pusat juga perlu berperan dengan menaikkan pajak kendaraan agar masyarakat memikirkan kembali kepemilikan kendaraan bermotor. Hal ini sudah dilakukan di Singapura yang penduduknya dibebani pajak kendaraan pribadi yang sangat tinggi.
"Ya Singapura memang seperti itu, lihat saja berapa pajak Singapura, berapa biaya parkirnya, bagaimana penyambungannya (angkutan umum)? Semuanya ada, kita di sini? Tidak ada," kata Agus. .
Implementasi ERP di Jakarta juga menimbulkan kekhawatiran akan munculnya masalah baru. Wakil Ketua Panitia E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan jika tidak ada perubahan perilaku masyarakat untuk beralih ke angkutan umum, maka ERP hanya akan mengalihkan kemacetan ke ruas jalan yang bebas biaya.
"Kalau akhirnya masyarakat tetap menggunakan kendaraan pribadi, maka bottleneck hanya akan bergeser ke jalan bebas tol. Jadi komitmen saja menggunakan pendapatan dari ERP untuk memperbaiki angkutan umum," kata Anggara, dilansir Antara.
Dishub DKI Jakarta menjelaskan, dalam draf peraturan daerah yang sedang dibahas, peraturan tersebut tidak memasukkan kendaraan tanpa ERP. Kendaraan tersebut adalah e-bike, kendaraan bermotor umum dengan plat nomor kuning, kendaraan dinas instansi pemerintah, TNI/Polri kecuali yang plat nomornya berwarna hitam. Direktur Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan di luar kendaraan tersebut, ERP akan selalu ada. Tak terkecuali kendaraan roda dua, termasuk ojek online.
"Usulan kami termasuk usul roda dua (utang)," kata Syafrin saat dikonfirmasi Assumption.co, Rabu (18 Januari 2023).
Hal ini memicu protes dari para pengemudi ojek online. Mereka khawatir biaya ERP akan sangat membebani pengemudi. “Kami tidak setuju pengemudi ojek online harus membayar tol jika melintasi rute kami,” kata Igun Wicaksono, Presiden Garda Indonesia (asosiasi pengemudi ojek online) di Assumption.co.ERP. Rabu (18 Januari 2023).
Igun mengatakan meski ojek online tidak memiliki plat nomor kuning seperti angkutan umum, namun menurutnya mobil mereka sudah banyak digunakan masyarakat sebagai alat transportasi di ibu kota. Igun meminta Pemprov DKI Jakarta mengusut hal ini.
Padahal, Igun tidak mempermasalahkan penerapan ERP, selama pengemudi taksi online memiliki pengecualian kendaraan gratis.
Sementara itu, warga asli DKI, Ryan Nurrahman, mengaku menentang ERP jika kebijakan tersebut berdiri sendiri tanpa mengiringi kebijakan lainnya. Ia merasa ERP akan menjadi beban bagi masyarakat. Apalagi dengan keadaan angkutan umum yang belum terintegrasi, penerapan ERP tidak akan mengurangi kemacetan tetapi justru akan menghambat pergerakan orang.
“Harus disediakan juga lahan parkir di stasiun-stasiun angkutan umum (park and ride). Jangan hanya lahan kosong, tapi benar-benar dibangun ada gedungnya misalnya,” kata Ryan berbicara kepada Asumsi.co, Rabu (18/1/2023).
