Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai RUU Inisiatif DPR.
Dengan adanya perubahan ini, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia bisa menjadi lebih modern dan efisien, menciptakan keadilan yang lebih transparan bagi masyarakat.
RUU KUHAP yang sudah berlaku sejak 1981 dirasa sudah tidak lagi relevan dengan dinamika perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu dilakukan pembaruan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana dengan RUU KUHAP
RUU perubahan KUHAP yang telah disetujui DPR menjadi inisiatif untuk memperbaharui sistem peradilan pidana di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 1981, KUHAP menjadi dasar hukum bagi proses peradilan pidana di Indonesia.
Namun, seiring berjalannya waktu, banyak ketentuan dalam KUHAP yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern.
Oleh karena itu, pembaruan KUHAP ini sangat diperlukan agar sistem hukum Indonesia semakin baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya perubahan tersebut, diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan dan adil.
Dalam proses peradilan pidana, terdapat banyak aspek yang harus diperhatikan, mulai dari hak-hak terdakwa hingga prosedur penyidikan yang lebih terbuka.
Dengan begitu, perubahan ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi peradilan pidana di Indonesia.
Mengapa RUU KUHAP Perlu Diubah?
Alasan utama mengapa RUU KUHAP perlu diubah adalah karena banyak ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana saat ini.
Beberapa permasalahan yang muncul dalam sistem peradilan pidana Indonesia, seperti kurangnya transparansi dan lambannya proses hukum, membutuhkan pembaruan yang lebih mendalam.
Dengan adanya pembaruan dalam RUU KUHAP, diharapkan sistem peradilan pidana akan lebih efisien, responsif, dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.
RUU KUHAP yang sudah berusia lebih dari empat dekade ini memang membutuhkan penyesuaian, terutama dengan adanya perkembangan teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia.
Oleh karena itu, perubahan ini akan membawa dampak positif dalam menjaga integritas dan keadilan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah dan DPR perlu bekerja sama untuk memastikan perubahan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.
Pembaruan RUU KUHAP dan Tantangan yang Dihadapi
Pembaruan ini memang membawa banyak keuntungan, tetapi juga tidak lepas dari tantangan.
Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengakomodasi berbagai kepentingan, baik dari segi hukum, masyarakat, maupun pemerintah. ‘
Banyak pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, menginginkan perubahan yang lebih signifikan dalam RUU KUHAP, yang tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam proses peradilan pidana.
Selain itu, tantangan lain yang perlu dihadapi adalah bagaimana menyesuaikan perubahan dalam RUU KUHAP dengan implementasi Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Seiring dengan diterapkannya KUHP baru pada Januari 2026, sistem peradilan pidana Indonesia harus lebih fleksibel dan mampu menghadapi perubahan hukum yang cepat.
Oleh karena itu, pembaruan KUHAP yang sekarang sedang digodok sangat relevan untuk memastikan integrasi antara kedua peraturan tersebut berjalan dengan lancar.
Dampak Positif Perubahan RUU KUHAP bagi Masyarakat Indonesia
Perubahan ini diharapkan akan membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam hal penciptaan keadilan dan transparansi.
Salah satu perubahan signifikan yang diharapkan adalah penguatan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.
Dengan adanya pembaruan ini, masyarakat dapat merasa lebih yakin bahwa sistem hukum Indonesia akan lebih adil dan transparan.
Selain itu, perubahan ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dalam sistem peradilan pidana, serta meningkatkan efisiensi proses hukum.
Proses peradilan yang lebih cepat dan efisien akan memberikan dampak positif dalam penanganan kasus pidana di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan ini sangat penting untuk mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai penutup, pembaruan ini merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan efisien.
Pembahasan yang mendalam dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, DPR, serta masyarakat sipil, sangat penting agar perubahan ini dapat memberikan hasil yang optimal.
Oleh karena itu, seluruh pihak terkait harus berkomitmen untuk memastikan bahwa pembaruan RUU KUHAP berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. (*)
Ikuti berita terkini dari Redaksiku di Google News atau Whatsapp Channels
