Pekan Olahraga Nasional atau PON XXI 2024 yang diadakan di Aceh dan Sumatera Utara kini tengah menjadi sorotan publik.
Kasus dugaan penyelewengan dana dalam penyelenggaraan event besar ini memicu langkah-langkah tegas dari aparat penegak hukum serta pernyataan resmi dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Dugaan penyelewengan dana PON XXI 2024 mulai mencuat setelah laporan tentang potensi penyimpangan anggaran dalam penyelenggaraan acara olahraga nasional tersebut.
Tindakan Tegas Polri Tanggapi Dugaan Penyelewengan Dana PON XXI 2024
Polri, melalui Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri, Kombes Pol Arief Adiharsa, segera mengambil tindakan preventif untuk memastikan bahwa PON XXI berlangsung dengan baik dan tanpa adanya penyelewengan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Arief Adiharsa menyatakan, “Langkah-langkah yang diambil ini bersifat preventif, untuk memastikan PON XXI berjalan dengan baik tanpa ada penyelewengan.”
Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang melibatkan tim dari Bareskrim Polri, Polda Aceh, dan Polda Sumatera Utara.
Satgas ini bertugas untuk mendampingi serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan PON sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Satgas ini juga bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PON.
Kombes Pol Erdi Chaniago, Kabag Penum Divisi Humas Polri, menambahkan bahwa koordinasi dilakukan dengan lembaga terkait, seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan jika mendapatkan informasi mengenai penyimpangan dalam pengelolaan anggaran PON XXI,” ujar Erdi Chaniago, sebagaimana dikutip pada Sabtu, 14 September 2024.
Tanggapan Menpora Terhadap Isu Penyelewengan Dana PON XXI 2024
Menanggapi berbagai isu yang beredar terkait dugaan penyelewengan dana, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memberikan klarifikasi dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat malam (13/9/2024) di Media Center PON XXI wilayah Medan, Sumatera Utara.
Dito membantah adanya tudingan penyelewengan dana dan menyebutnya sebagai isu yang tidak berdasar.
Dito menjelaskan bahwa tudingan-tudingan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan sering kali berasal dari pihak-pihak yang hanya melihat sebagian kecil dari permasalahan.
“Isu penyelewengan dana atau korupsi dalam penyelenggaraan PON tidak dapat diterima. Kami memiliki dua Satgas yang bertugas mengawasi seluruh proses, dari pengambilan keputusan hingga implementasinya di lapangan. Semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Dito Ariotedjo.
Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2024 yang menetapkan adanya dua Satgas khusus.
Satgas ini terlibat dalam setiap tahap pelaksanaan PON, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Dengan adanya pengawasan berlapis ini, setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga tudingan adanya penyelewengan dana atau tindakan korupsi dianggap tidak valid.
Persiapan dan Kualitas Pelaksanaan PON XXI
Dalam kesempatan tersebut, Menpora Dito Ariotedjo juga menekankan pentingnya persiapan matang untuk event sebesar PON.
Ia menegaskan bahwa persiapan setidaknya harus dilakukan empat tahun sebelum acara berlangsung.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua infrastruktur, fasilitas, dan kebutuhan teknis lainnya siap tepat waktu.
“Kami berharap ke depan, tuan rumah harus lebih siap dalam segala aspek, terutama dalam mempersiapkan venue dan infrastruktur,” tambah Dito.
Menpora juga menyarankan agar cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON di masa mendatang disesuaikan dengan kebutuhan internasional.
Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas atlet Indonesia dan mempersiapkan mereka untuk kompetisi di level yang lebih tinggi seperti ASEAN Games dan Olimpiade.
Koordinasi dan Tindakan Lanjut
Polri dan Kemenpora terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan PON XXI 2024 sesuai dengan aturan dan transparan.
Kombes Pol Erdi Chaniago menekankan bahwa Satgas Khusus akan terus memantau dan melakukan klarifikasi terhadap pengelolaan keuangan.
“Satgas ini akan memastikan bahwa tidak ada indikasi korupsi dalam pengelolaan PON XXI,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah tegas dari Polri dan klarifikasi dari Menpora, diharapkan penyelenggaraan PON XXI 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Masyarakat diimbau untuk terus mendukung acara ini dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu benar.
Dukungan publik sangat penting untuk menjaga semangat sportivitas dan keberhasilan event olahraga nasional ini.***
Ikuti berita terkini dari Redaksiku di Google News atau Whatsapp Channel
