Pemerintah melalui Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) menegaskan bahwa Instruksi Presiden No. 1/2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak akan menghambat jalannya program strategis reformasi birokrasi.
Berbagai inisiatif seperti asistensi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, dan penguatan akuntabilitas kinerja dipastikan tetap berjalan dengan optimal melalui pendekatan yang lebih efektif dan inovatif.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa dalam upaya menjalankan strategi efisiensi, kementerian mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu juga menghemat penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta memperkuat kolaborasi antar-unit kerja dengan konsep share outcome, share output, dan share activities.
Reformasi Birokrasi
Ia menekankan bahwa program prioritas kementerian tetap diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas reformasi birokrasi.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran bukan merupakan hambatan, melainkan peluang untuk bekerja lebih cerdas dan inovatif.
Sejalan dengan arahan Presiden, belanja kementerian/lembaga perlu lebih dipertajam agar anggaran negara dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran sehingga berdampak nyata bagi masyarakat.
Reformasi Birokrasi dalam Efisiensi Anggaran
Dengan pendekatan yang tepat, reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, dan penguatan akuntabilitas diharapkan tetap berjalan dengan hasil yang maksimal.
Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Dalam sebuah pertemuan koordinasi pola kerja unit Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang diadakan secara daring.
Erwan menegaskan pentingnya penerapan strategi kerja yang berorientasi pada pencapaian output utama, sesuai dengan pemetaan kinerja dalam log frame kinerja kementerian.
Salah satu program utama yang tetap dijalankan meskipun ada efisiensi anggaran adalah asistensi reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Kegiatan ini tetap berlangsung dengan mengadopsi metode yang lebih modern, seperti pendampingan daring dan penggunaan platform digital untuk evaluasi serta pemantauan.
Langkah ini dinilai mampu menjaga efektivitas program tanpa mengorbankan kualitas hasil yang dicapai.
Selain itu, pembangunan Zona Integritas (ZI) di berbagai instansi juga tetap menjadi prioritas.
Proses penilaian dan pembinaan unit kerja dalam mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus dilakukan dengan pendekatan strategis yang lebih adaptif.
Evaluasi berbasis data serta diskusi terfokus baik secara daring maupun luring terbatas digunakan untuk memastikan proses tetap berjalan efektif meskipun ada keterbatasan anggaran.
Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga tetap menjadi fokus utama.
Kesimpulan
Monitoring serta evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus dilakukan dengan pola kerja yang lebih efisien namun tetap mengutamakan transparansi dan efektivitas.
Dengan strategi ini, diharapkan instansi pemerintahan dapat mempertahankan standar akuntabilitas yang tinggi meskipun harus menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Upaya efisiensi ini juga diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan pemanfaatan teknologi dan pendekatan inovatif, program reformasi birokrasi tetap dapat berjalan secara optimal tanpa mengorbankan tujuan utamanya, yaitu menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan birokrasi yang lebih profesional.
Dalam kondisi yang menuntut efisiensi anggaran, langkah-langkah strategis yang diterapkan Kementerian PANRB membuktikan bahwa inovasi dan kolaborasi dapat menjadi solusi dalam menjaga efektivitas reformasi birokrasi.
Dengan pendekatan yang tepat, efisiensi bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas birokrasi yang lebih modern, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Ikuti berita terkini dari Redaksiku di Google News atau Whatsapp Channels
