Mahasiswa Kritisi Rencana Perubahan Desain Baru Paspor RI oleh Dirjen Imigrasi

- Penulis

Selasa, 4 Juni 2024 - 13:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahasiswa Kritisi Rencana Perubahan Desain Baru Paspor RI oleh Dirjen Imigrasi

Mahasiswa Kritisi Rencana Perubahan Desain Baru Paspor RI oleh Dirjen Imigrasi

Redaksiku.com – Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara, mengkritik rencana pergantian desain baru paspor RI oleh Dirjen Imigrasi dengan dalih perkuat keamanan.

Alasan berikut justru jadi pertanyaan, apakah paspor Indonesia yang sudah beredar sepanjang ini belum aman.

Terlebih, tersedia menambahkan fitur baru di dalam paspor RI yang meliputi tinta UV dan tinta intaglio, kertas, pita pengaman, sinyal air, teknologi hologram, serta chip elektronik. Di mana fitur ini mampu memuat data biometrik.

“Apakah di paspor yang sebelumnya tidak terkandung hal tersebut? Jika sudah apa urgensinya, sebab publik mesti tau kemanan paspornya sepanjang ini. Lalu apa urgensinya saat ini dijalankan pergantian desain paspor?,” ujar Surya kepada wartawan, Selasa, 28 Mei.

Mahasiswa Kritisi Rencana Perubahan Desain Baru Paspor RI oleh Dirjen Imigrasi
Mahasiswa Kritisi Rencana Perubahan Desain Baru Paspor RI oleh Dirjen Imigrasi

Surya menilai, akan tersedia masalah baru kalau kebijakan ini benar dilakukan. Pertama, isu krisis pemalsuan paspor sehingga perlu desain baru yang mampu meningkatkan proses keamanan. Kedua, fitur desain baru paspor RI yang belum jadi kebutuhan utama di Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sebab, hingga hari ini kami tetap belum memperoleh Info baik di dalam pemberitaan fasilitas maupun di dalam rilis formal Dirjen imigrasi, perihal maraknya persoalan pemalsuan paspor,” mengetahui Surya.

Baca Juga:  KPK Tegaskan Pengamatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Bukan Tiba-tiba

Menurut Surya, semestinya Dirjen imigrasi melaksanakan kajian mendalam berkenaan situasi keamanan paspor yang berlaku pas ini sebelum akan memastikan kebijakan desain baru paspor. Serta memberikan Info secara komprehensif berkenaan kuantitas persoalan pemalsuan paspor yang berlangsung di Indonesia.

“Namun kenyatannya, baik kajian tingkat keamanan dan Info kuantitas persoalan pemalsuan paspor, tetap belum mampu penduduk Indonesia dapatkan. Tanpa adanya kajian dan Info yang komprehensif, rasanya alasan untuk pengaruhi desain paspor demi meningkatkan proses keamanan sebatas omong kosong belaka,” terangnya.

Selain itu, malah Surya, penentuan warna di dalam desain baru paspor termasuk mesti diperhatikan secara lebih benar-benar oleh dirjen imigrasi. Jangan sampai, kata dia, penentuan warna paspor tidak mencitrakan ideologi bangsa Indonesia.

“Jangan hingga warna paspor Republik Indonesia justru miliki kesamaan dengan warna paspor negara-negara dengan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Bangsa,” kata Surya mengingatkan.

Lalu termasuk penentuan pas peluncuran desain baru paspor. Menurut Surya, peluncuran di akhir masa pemerintahan lama termasuk mengundang bermacam kecurigaan, bahkan jelang pelantikan pemerintahan baru.

“Pertanyaan yang lantas timbul mengapa dirjen imigrasi tidak tunggu pemerintahan baru dilantik? sehingga tiap-tiap kebijakan mampu dianalisis secara lebih mendalam oleh pemerintahan baru yang akan datang,” pungkasnya.

Diketahui, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membeberkan rencana penggantian desain dan warna paspor Indonesia. Paspor berdesain baru rencananya akan diperkenalkan bertepatan dengan HUT RI ke-79 terhadap 17 Agustus 2024.

Ikuti berita terkini dari Redaksiku di Google News atau Whatsapp Channels

Follow WhatsApp Channel www.redaksiku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

RUU Sisdiknas Menuai Kontroversi! Perubahan Sertifikasi Guru dan PPG Dipertanyakan, Ini Tanggapan DPR
Kabar Baik! Menteri PKP Siapkan 220.000 Rumah Subsidi, Wartawan hingga Petani Dapat Jatah Khusus, Ini Detailnya
DPR RI Setujui RUU Perubahan UU KUHAP Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Kritik 100 Hari Kinerja Menteri HAM Natalius Pigai, DPR: Dugaan Pelanggaran HAM di PSN Rempang Tak Tersentuh
Mahkamah Konstitusi Selesaikan 270 Sengketa Pilkada 2024, Ini Daftar 40 Perkara yang Masih Berjalan
Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang Kini Tuai Kontroversi Akibat Kebijakan LPG 3 Kg yang Dinilai Menyusahkan Masyarakat
Program Pertukaran Budaya Indonesia India disepakati hingga 2028
Laporan Boyamin tentang Kasus HGB Pagar Laut Tangerang akan diverifikasi oleh KPK

Berita Terkait

Kamis, 3 April 2025 - 11:42 WIB

Kabar Baik! Menteri PKP Siapkan 220.000 Rumah Subsidi, Wartawan hingga Petani Dapat Jatah Khusus, Ini Detailnya

Selasa, 18 Februari 2025 - 20:37 WIB

DPR RI Setujui RUU Perubahan UU KUHAP Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Sabtu, 8 Februari 2025 - 21:08 WIB

Kritik 100 Hari Kinerja Menteri HAM Natalius Pigai, DPR: Dugaan Pelanggaran HAM di PSN Rempang Tak Tersentuh

Jumat, 7 Februari 2025 - 13:56 WIB

Mahkamah Konstitusi Selesaikan 270 Sengketa Pilkada 2024, Ini Daftar 40 Perkara yang Masih Berjalan

Selasa, 4 Februari 2025 - 18:00 WIB

Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang Kini Tuai Kontroversi Akibat Kebijakan LPG 3 Kg yang Dinilai Menyusahkan Masyarakat

Berita Terbaru