Permintaan FX Hadi Rudyatmo: Gibran Rakabuming Raka Harus Mengundurkan Diri dari PDIP

- Penulis

Rabu, 28 Februari 2024 - 09:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Permintaan FX Hadi Rudyatmo: Gibran Rakabuming Raka Harus Mengundurkan Diri dari PDIP

Permintaan FX Hadi Rudyatmo: Gibran Rakabuming Raka Harus Mengundurkan Diri dari PDIP

Politik di Indonesia seringkali melibatkan perpindahan dan keputusan penting dalam perjalanan seorang politisi. Salah satu momen penting yang terjadi adalah ketika Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo dan putra dari Presiden Joko Widodo, mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Keputusan ini mengundang reaksi dari FX Hadi Rudyatmo, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo, yang meminta Gibran untuk mengundurkan diri dari partainya.

Permintaan FX Hadi Rudyatmo: Gibran Rakabuming Raka Harus Mengundurkan Diri dari PDIP
Permintaan FX Hadi Rudyatmo: Gibran Rakabuming Raka Harus Mengundurkan Diri dari PDIP

Tata Krama Berpolitik

Menurut FX Hadi Rudyatmo, pengunduran diri Gibran dari PDIP adalah tindakan yang sesuai dengan tata krama berpolitik. Dalam pernyataannya, Rudy menekankan pentingnya kesadaran diri Gibran untuk menjaga etika politik. Ia menganggap bahwa saat seseorang memutuskan untuk berpindah haluan politik, langkah pertama yang seharusnya diambil adalah mengundurkan diri dari partai yang sebelumnya didukung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rudy menggambarkan proses pengunduran diri sebagai sesuatu yang sederhana. Gibran hanya perlu mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP ke Kantor DPC partai tersebut. Ia bahkan menyatakan bahwa surat pengunduran diri tidak diperlukan; cukup dengan mengembalikan KTA ke kantor PDIP. Rudy menekankan bahwa tidak harus Gibran sendiri yang melakukan proses ini; seorang utusan juga dapat melakukannya.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Gibran terkait pengembalian KTA PDIP. Yang telah diakui oleh Gibran adalah pertemuannya dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Ketidakpastian di Dunia Politik

Kehadiran Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 telah mengubah dinamika politik di Indonesia. Sementara Gibran berada di pihak Koalisi Indonesia Maju, PDIP bersama sejumlah partai lainnya telah mencalonkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk Pilpres 2024.

Baca Juga:  Gibran Raka Tak diundang Deklarasi Ganjar-Mahfud ?

Meskipun berbagai spekulasi dan komentar muncul, DPP PDIP telah menegaskan bahwa hingga saat ini Gibran belum mengundurkan diri dari partai tersebut. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam arena politik, terutama mengingat posisi strategis yang Gibran miliki sebagai putra dari Presiden Joko Widodo.

Komunikasi dengan Puan Maharani

Gibran sendiri telah menyatakan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait pencalonannya sebagai cawapres Prabowo. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi terkait langkah konkret yang akan diambil oleh Gibran terkait keanggotaannya di PDIP. Kedekatan Gibran dengan partai politik lain dan pencalonannya sebagai cawapres menciptakan situasi yang membingungkan dan menantang.

Permintaan FX Hadi Rudyatmo agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari PDIP menciptakan ketegangan dalam dunia politik Indonesia. Keputusan Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo Subianto menghadirkan tantangan etika politik dan loyaltas partai. Sementara PDIP telah menegaskan bahwa Gibran belum mengundurkan diri, hubungan antara politisi muda ini dengan partai berlambang banteng ini menjadi perbincangan hangat di kancah politik nasional. Seiring waktu berjalan, kita akan melihat bagaimana nasib politik Gibran dan bagaimana dia akan menavigasi tantangan-tantangan ini di masa depan.

 

Ikuti berita terkini dari Redaksiku.com di Google News, klik di sini

Follow WhatsApp Channel www.redaksiku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Relawan menyambut pertemuan Prabowo-Megawati
RUU Sisdiknas Menuai Kontroversi! Perubahan Sertifikasi Guru dan PPG Dipertanyakan, Ini Tanggapan DPR
Kabar Baik! Menteri PKP Siapkan 220.000 Rumah Subsidi, Wartawan hingga Petani Dapat Jatah Khusus, Ini Detailnya
DPR RI Setujui RUU Perubahan UU KUHAP Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Kritik 100 Hari Kinerja Menteri HAM Natalius Pigai, DPR: Dugaan Pelanggaran HAM di PSN Rempang Tak Tersentuh
Mahkamah Konstitusi Selesaikan 270 Sengketa Pilkada 2024, Ini Daftar 40 Perkara yang Masih Berjalan
Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang Kini Tuai Kontroversi Akibat Kebijakan LPG 3 Kg yang Dinilai Menyusahkan Masyarakat
Program Pertukaran Budaya Indonesia India disepakati hingga 2028

Berita Terkait

Kamis, 10 April 2025 - 16:09 WIB

Relawan menyambut pertemuan Prabowo-Megawati

Kamis, 3 April 2025 - 22:19 WIB

RUU Sisdiknas Menuai Kontroversi! Perubahan Sertifikasi Guru dan PPG Dipertanyakan, Ini Tanggapan DPR

Kamis, 3 April 2025 - 11:42 WIB

Kabar Baik! Menteri PKP Siapkan 220.000 Rumah Subsidi, Wartawan hingga Petani Dapat Jatah Khusus, Ini Detailnya

Selasa, 18 Februari 2025 - 20:37 WIB

DPR RI Setujui RUU Perubahan UU KUHAP Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Sabtu, 8 Februari 2025 - 21:08 WIB

Kritik 100 Hari Kinerja Menteri HAM Natalius Pigai, DPR: Dugaan Pelanggaran HAM di PSN Rempang Tak Tersentuh

Berita Terbaru

Viral mobil dinas tni kepergok bungkus psk

Videos

Viral mobil dinas tni kepergok bungkus psk

Jumat, 11 Apr 2025 - 11:57 WIB

Relawan menyambut pertemuan Prabowo-Megawati

Politik

Relawan menyambut pertemuan Prabowo-Megawati

Kamis, 10 Apr 2025 - 16:09 WIB

Xnxubd VPN Browser Unduh Video Chrome Terbaru 2025

Download

Xnxubd VPN Browser Unduh Video Chrome Terbaru 2025

Kamis, 10 Apr 2025 - 12:32 WIB