Kasus penggusuran rumah di Bekasi menjadi viral setelah diketahui bahwa warga yang terdampak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Eksekusi lahan yang dilakukan ini menimbulkan polemik besar, mengundang simpati masyarakat, dan memicu pertanyaan soal kepastian hukum bagi pemilik tanah sah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya turun langsung ke lokasi penggusuran untuk melihat kondisi warga dan memberikan solusi.
Keadirannya diharapkan bisa memberikan titik terang dalam sengketa lahan yang mengorbankan masyarakat kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri ATR Nusron Wahid Tinjau Penggusuran Rumah di Bekasi
Penggusuran rumah di Bekasi yang dilakukan meski warga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi perhatian serius Menteri ATR Nusron Wahid.
Pada Jumat (07/02/2025), ia mengunjungi lokasi dan bertemu langsung dengan warga terdampak, termasuk Asmawati, Mursiti, dan Yaldi, yang rumahnya telah digusur.
Dalam kunjungannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa setiap eksekusi penggusuran harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan tidak boleh dilakukan secara semena-mena.
Warga yang memiliki SHM seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, bukan justru kehilangan rumah mereka tanpa kejelasan.
“Saya melihat sendiri kondisi rumah warga yang sudah digusur. Ini menjadi perhatian serius karena mereka memiliki SHM. Harus ada penyelesaian yang adil agar masyarakat tidak dirugikan,” ujar Menteri Nusron Wahid.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa ada tahap koordinasi yang harus diperjelas dalam setiap proses peradilan terkait sengketa tanah. Pemerintah akan memastikan bahwa hak-hak warga tetap dilindungi sesuai aturan yang berlaku.
Solusi Menteri ATR Nusron Wahid untuk Korban Penggusuran Rumah di Bekasi
Dalam kunjungannya ke lokasi penggusuran rumah di Bekasi, Menteri ATR Nusron Wahid menyampaikan beberapa langkah konkret yang akan dilakukan untuk membantu warga yang terdampak.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan solusi yang adil bagi semua pihak, khususnya bagi mereka yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
1. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Cikarang
Menteri Nusron berjanji akan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Cikarang untuk meninjau kembali kasus ini. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses hukum telah berjalan dengan benar dan bahwa hak-hak warga pemilik SHM tidak dilanggar.
2. Mediasi dengan Pihak yang Bersengketa
Pemerintah juga akan memfasilitasi mediasi antara pihak yang bersengketa. Menteri ATR Nusron Wahid menekankan pentingnya dialog agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, terutama warga yang telah membeli tanah secara sah.
3. Evaluasi Kebijakan Penggusuran di Indonesia
Kasus penggusuran rumah di Bekasi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian ATR/BPN. Menteri Nusron menegaskan bahwa aturan terkait eksekusi tanah perlu diperjelas agar kejadian serupa tidak terulang di daerah lain.
4. Pendekatan Kemanusiaan dalam Eksekusi Lahan
Menteri ATR Nusron Wahid juga mengkritik cara eksekusi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Ia menekankan bahwa penggusuran tidak boleh dilakukan secara paksa tanpa komunikasi terlebih dahulu.
“Harusnya kalau eksekusi pun juga harus menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan, bukan asal gusur begitu saja. Warga ini punya hak, dan harus ada pendekatan yang lebih manusiawi sebelum tindakan diambil,” kata Menteri Nusron.
Banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa mereka tidak diberikan waktu yang cukup untuk mencari solusi sebelum rumah mereka digusur. Oleh karena itu, Menteri Nusron menekankan perlunya pemberian kompensasi atau solusi alternatif bagi warga yang terkena dampak.
Harapan Menteri ATR Nusron Wahid dalam Kasus Penggusuran Rumah di Bekasi
Kasus penggusuran rumah di Bekasi ini memberikan pelajaran penting bagi pemerintah dalam menangani sengketa tanah.
Menteri ATR Nusron Wahid berharap bahwa ke depan, aturan terkait eksekusi tanah bisa diperjelas sehingga masyarakat yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.
Selain itu, ia juga berharap agar kejadian ini menjadi momentum perbaikan sistem pertanahan di Indonesia.
Dengan regulasi yang lebih tegas dan perlindungan hukum yang lebih kuat, diharapkan tidak ada lagi warga yang kehilangan rumahnya secara sepihak meskipun memiliki SHM yang sah.
“Kami akan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan keadilan dan hak mereka dihormati. Ke depan, kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih transparan dan adil,” tegas Menteri Nusron.
Kasus ini masih terus menjadi perbincangan hangat di media sosial dan mendapat perhatian luas dari berbagai pihak.
Dengan adanya intervensi dari Menteri ATR Nusron Wahid, warga yang terdampak kini memiliki harapan baru untuk mendapatkan solusi terbaik atas penggusuran rumah mereka. (*)
Ikuti berita terkini dari Redaksiku di Google News atau Whatsapp Channels
